DIPANTARA

Pengertian Hutan Hakyat

Secara formal hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani  hak atas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh dikawasan hak milik diluar kawasan hutan, sebagaimana tercantum  dalam Undang-Undang No.41 th 1999 tentang Kehutanan.

Secara riil hutan rakyat adalah hutan atau tanaman berkayu yang tumbuh pada lahan milik masyarakat, baik pada lahan yang berupa pekarangan (disekitar rumah/pemukiman), lahan yang berupa tegalan (terpisah dari rumah, biasanya untuk penanaman polowijo) dan lahan yang berupa hutan atau sering juga disebut “wono”(seperti tegalan tapi umumnya berada agak jauh dari pemukiman dan tanahnya biasanya kurang subur, sehingga polowijo umumnya tidak ditanam lagi ditempat ini).

Peran Hutan Rakyat

Berdasar data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 11 yogyakarta, luas hutan rakyat di Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

Apabila dibandingkan dengan luas hutan Negara di Pulau Jawa yang dikuasai  Perum Perhutani seluas sekitar 2,500,000 Ha, maka hutan rakyat di Pulau Jawa memegang peranan yang sangat penting, lebih-lebih ketika hutan Negara sudah semakin menurun potensinya dan banyaknya masalah social yang dihadapi hutan Negara.

Ditinjau dari aspek pasokan kayu, pada saat ini terjadi deficit pasokan kayu nasional sejumlah lebih dari 70 juta m3 setiap tahun, ini mengandung arti bahwa peran hutan rakyat dari aspek pasokan kayu juga akan  sangat penting.

Mengapa Hutan Rakyat

1. Pemanfaatan dan pengusahaan hutan negara selama ini telah menghasilkan kerusakan hutan, yang berakibat pada menurunnya potensi hutan secara drastis, yang akan berdampak pada kontinyuitas penyediaan bahan baku hasil hutan dan peran hutan sebagai penyangga lingkungan.
2. Rehabilitasi hutan negara masih belum menunjukkan hasil yang memadai, artinya hutan negara belum dapat memberikan jaminan masa depan bagi pemenuhan bahan baku hasil hutan secara kontinyu dan bagi perannya dalam menyangga lingkungan hidup.
3. Hutan Negara masih menghadapi berbagai masalah, utamanya yang berkaitan dengan masalah sosial-kemasyarakatan, misal pencurian, perambahan, sengketa kepemilikan, illegal logging dsb, yang penyelesaiannya belum jelas waktunya.
4. Hutan rakyat sebagai hutan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat atau hutan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat, selama ini menunjukkan kondisi yang relatif utuh, bahkan dibeberapa tempat menunjukkan peningkatan potensinya.
5. Pemanfaatan hutan rakyat selama ini belum optimal, sehingga belum memberikan manfaat yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemanfaatan hutan rakyat secara benar akan memberikan jaminan kontinyuitas penyediaan bahan baku dan jaminan kontinyuitas dalam menyangga lingkungan hidup.

Tentang Dipantara

Dipantara didirikan pada tahun 2006 oleh aktivis dan praktisi kehutanan yang mempunyai latar belakang keilmuan dan pengalaman yang memadai, serta berkomitmen tinggi untuk melestarikan hutan rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hutan rakyat. Dipantara merupakan lembaga  yang memfokuskan diri pada pemanfaatan dan pelestarian hutan rakyat, melalui upaya-upaya yang terintegratif, kolaboratif dan professional. Dipantara merupakan lembaga yang memadukan prinsip-prinsip entrepreneur dan social kemasyarakatan secara proporsional dan sinergis. Saat ini Dipantara berbentuk CV berdasar Akta Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H., No. 09 tanggal 25 Oktober 2010.

Pada saat ini Dipantara melakukan aktivitas pada dua site, yaitu Site Pacitan dan sekitarnya (meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek, Jawa Timur), yaitu untuk hutan rakyat Pinus merkusii  dan Site Gunung Kidul untuk hutan rakyat Jati, Mahoni dan Sonokeling. Pada saat ini juga sedang dijajagi perluasan aktivitas di kabupaten Sragen, juga untuk hutan rakyat Jati.

Dalam melakukan aktivitasnya Dipantara mendapat dukungan dari The Forest Trust (TFT), organisasi kelas dunia yang sangat concern pada kelestarian hutan, utamanya untuk  Site Gunung Kidul yang sedang berupaya keras untuk mendapatkan Sertifikat  Hutan Lestari dengan skema FSC (Forest Stewardship Councils).

Visi, Misi, Sasaran & Strategi

Visi
Mewujudkan pengusahaan hutan rakyat yang adil, professional dan lestari, menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Misi

• Mengembangkan sistem pengusahaan hutan rakyat lestari.
• Mengembangakan potensi hutan rakyat, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
• Mengembangkan dan mensinergikan potensi masyarakat dan potensi lain dalam pengusahaan hutan rakyat.
• Mengembangkan penelitian2 di hutan rakyat.

Sasaran
Terjaganya kelestarian hutan rakyat dan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui hutan rakyat.

Strategi
Untuk mewujudkan misi dan sasaran Dipantara, ditetapkanlah grand strategy yang di implementasikan dalam agenda besar sebagai berikut:

1. Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari, untuk membangun sistem pengelolaan hutan rakyat yang menjamin kelestariannya yang akan ditunjukkan dengan diperolehnya Sertfikat Hutan Rakyat Lestari oleh kelompok masyarakat tertentu.
2. Pengembangan Agroforestry, untuk mengembangkan pola pemanfaatan lahan/ hutan milik masyarakat secara optimal, sehingga memberikan manfaat yang optimal pula bagi masyarakat, baik secara ekonomi, ekologi dan sosial.
3. Pengusahaan getah Pinus dan kayu Pinus, untuk memfasilitasi, meng advokasi dan me mediasi masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan getah Pinus dan kayu Pinus.
4. Pengusahaan Kayu Jati, untuk mem fasilitasi, meng advokasi dan me mediasi masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan kayu Jati,baik berupa kayu glondong maupun turunannya.
5. Program Pembiayaan Mikro, untuk membantu masyarakat pada saat membutuhkan dana secara mendadak untuk kepentingan mendesak/darurat, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan "tebang butuh".

Tujuan

1. Mengembangkan strategi pengusahaan hutan rakyat.
2. Mengembangkan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui hutan rakyat.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di hutan rakyat.
4. Mengembangkan pola kebersamaan antar stakeholder dalam pengusahaan hutan rakyat.
5. Mengembangkan aspek2 silvikultur dan agroforestry dalam pengusahaan hutan rakyat.

Kantor Pusat

Site Gunung Kidul